DANA HIBAH KEHUTANAN: Pinjaman Lunak US$70 Juta Belum Bisa Dicairkan

compact_hutankalteng

Dana hibah dan pinjaman lunak senilai total US$70 juta yang diterima melalui mekanisme Forest Investment Program pada November 2012 belum dicairkan kepada pihak penerima, lantaran belum ada proposal yang masuk ke Kementerian Kehutanan.

Staf Ahli kementerian Kehutanan Hadisusanto Pasaribu mengungkapkanĀ  Indonesia adalah salah satu dari delapan negara proyek perdana (pilot project) yang mendapatkan dana sekitar US$70 juta dalam konteks persiapan penurunan emisi gas buang dari deforestasi dan degradasi hutan atau yang lebih dikenal dengan REDD.

“Kita di-endorse sekitar US$70 juta, dibagi menjadi dua, US$37,5 dibagikan dalam bentuk grant [dana hibah] kepada publik, bisa LSM ataupun masyarakat, dan US$30 juta dalam bentuk soft loans [pinjaman lunak] kepada private sector untuk yang kecil dan menengah melalui International Finance Coorporation [IFC],” ujarnya, Selasa (12/2/2013).

Menurutnya, untuk mendapatkan dana hibah tersebut kelompok masyarakat bisa mengajukan proposal kepada Kementerian Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal. Meski demikian sesuai kesepakatan penyaluran dana pihak Kementerian Kehutanan tidak akan mendapatkan dana dari skema Forest Investment Program (FIP) karena lebih fokus pada kegiatan rakyat dan komunitas.

Hadi mengakui proses penaksiran terhadap proposal yang masuk akan memakan waktu lama karena pihaknya ingin betul-betul mengakomodasi kepentingan masyarakat. Persoalannya dia mengaku hingga saat ini Kementerian belum menerima proposal pengajuan dana hibah.

Padahal dari total dana hibah, pemerintah tidak mengajukan pembatasan plafon. “Kami tidak menentukan batas plafon, dan akan tergantung pada proposal finance dari kegiatan yang diajukan asalkan tujuannya sesuai. Kalau ada batasan nanti malah tidak fleksibel. Kami masih melakukan sosialisasi dan edukasi soal kegiatan ini, kami adakan dialog dengan NGO, private sector,” jelasnya.

Adapun tujuan yang dimaksud Hadi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim dalam konteks REDD+, misalnya program konservasi, peningkatan stok karbon, dan manajemen hutan berkelanjutan (sustainable forest management/ SFM).

Hadi menjelaskan program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam tiga konteks, yaitu pengembangan institusi kehutanan baik dalam kelembagaan maupun masyarakat, dan perluasan (scaling up) program.

“Misalnya kegiatan seperti hutan rakyat di Jawa bisa ditingkatkan di luar Pulau Jawa,” katanya.

Suzanty Sitorus, Sekretaris Kelompok Kerja Pendanaan, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), mengungkapkan saat ini sudah saatnya lembaga nasional mengambil peran lebih besar dalam hal pengelolaan pendanaan.

Dengan demikian diharapkan Indonesia tidak semata melaksanakan minat dan kepentingan negara pendonor dan lembaga perantara, melainkan dapat lebih banyak memenuhi kebutuhan mendesak dalam negeri.

“Kalau multilateral kita jadi recipient, kita itu mengikuti sistem prosedur mereka, interest mereka. Kalau kita yang menjadi, ini kita yang menyetir, terserah kita. Karena kadang-kadang mereka tidak tahu betul kondisi dan kebutuhkan,” katanya.

(sumber: bisnis.com)

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Video Games | Thanks to stadtrundgang berlin, seo services and seo