Category : ENERGI & KEHUTANAN

Menhut Raja Juli Antoni mendorong percepatan perdagangan karbon sektor kehutanan melalui revisi Pepres 98/2021 untuk membuka pasar karbon sukarela, menarik investasi swasta, dan mendanai rehabilitasi 6,5 juta hektare lahan terdegradasi. Target awal mencakup skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) serta Perhutanan Sosial dengan potensi serapan total 26,5 juta ton CO₂ senilai Rp1,6–3,2 triliun per tahun, sekaligus mendukung pemulihan hutan, pencegahan deforestasi, dan peningkatan pendapatan negara.

Kementerian Kehutanan menargetkan dukungan pembiayaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus) tahap II dari Green Climate Fund sebesar US$80 juta (Rp1,30 triliun), turun dari US$103,8 juta pada tahap I, dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan pendanaan ini penting untuk tata kelola hutan, penurunan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan memperkuat kolaborasi bersama pelaku industri. Melalui layanan listrik hijau dan inisiatif strategis, PLN berupaya mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan target pembangunan pemerintah.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) serta Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan menjadi payung hukum yang efektif untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan swasembada energi, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan akses listrik hijau bagi industri dan masyarakat.