Category : LINGKUNGAN & KEHUTANAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan tiga fokus utama dalam revisi Undang-Undang Kehutanan, termasuk mengenai hak-hak masyarakat adat. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Pemerintah menghentikan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah terbuka. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menekankan pentingnya mitigasi untuk memastikan transisi yang efektif ke sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Permasalahan tutupan lahan di wilayah hulu DAS menjadi penyebab utama terjadinya bencana hidrologi disamping faktor cuaca ekstrim. Merespon terjadinya bencana hidrologi yang terjadi belakangan ini, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan telah membentuk Satuan Tugas Penyelamatan Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pendekatan multi-door, baik pidana maupun perdata sebagai bagian dari upaya memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung dan Bekasi. Semangatnya agar siapapun yang menyebabkan bencana banjir di Jabodetabek awal Maret 2025, akan mendapatkan sanksi tegas.